Kalau bicara penghasilan, seorang anggota DPR memperoleh penghasilan sekitar Rp. 60 juta per bulan, atau kurang lebih Rp. 720 juta setahun!
Sudah lama DPR dinilai sebagai lembaga terkorup karena banyak anggota yang melakukan budaya lama ketika sudah dilantik sebagai anggota dewan. Budaya transaksional sangat berpeluang besar bagi anggota dewan untuk melakukan korupsi. Pasalnya, para anggota DPR harus mengembalikan uang yang sudah digunakan untuk modal agar bisa duduk di gedung DPR. Ini merupakan celah yang sangat besar membuat anggota dewan korup.
Saat menjadi Calon Legislatif, biasanya mereka mengeluarkan budget yang sangat besar untuk membeli suara dari pemilih. Sehingga apa yang diinvestasikan harus dikembalikan dan mereka mencarinya saat menjadi anggota dewan dengan bermain banyak proyek yang terindikasi korupsi. Hal kedua yang membuat anggota DPR korupsi adalah kekuatan DPR yang sangat dominan disamping tugas pokok DPR sebagai lembaga legislasi, pengawasan dan anggaran. Ini membuat banyak transaksi saat mereka membuat atau merevisi Undang-Undang yang menguntungkan beberapa pihak.
Meskipun sebagian dari anggota DPR yang korup sudah tersentuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun untuk lingkar tertentu yang menyangkut elit DPR atau partai politik, mereka selalu saling melindungi meskipun beda fraksi atau partainya. Hal ini menyulitkan KPK untuk mengungkap praktek korupsi yang dilakukan oleh elit partai. Kita lihat saja sampai sekarang apa yang dilakukan KPK ketika bersinggungan dengan petinggi partai.
Untuk menangkap alasan yang lebih logisnya, korupsi terjadi di DPR karena tiga faktor yaitu niat, sistem, dan kebutuhan. Secara kebutuhan, bisa terbagi dua; apakah ada kebutuhan pribadi atau partai, dan ada tekanan tertentu. Menurut survei, masyarakat berpandangan bahwa banyak anggota DPR hanya mencari nafkah dibandingkan menjadi wakil rakyat. Yang menjalankan tugas sebagai wakil rakyat itu hanya sebagian kecil karena DPR adalah tempat kumpulnya para partai.
Padahal kalau bicara penghasilan, seorang anggota DPR memperoleh penghasilan sekitar Rp. 60 juta per bulan, atau kurang lebih Rp. 720 juta setahun! Gaji tersebut belum termasuk tunjangan non-rutin per bulan termasuk studi banding dan kunjungan ke luar negeri yang tidak perlu. Dengan penghasilan segitu, sudah tentu gaya hidup mereka jauh di atas gaya hidup rakyat yang mereka wakili.